KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan bahwa pemanggilan ulang terhadap Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, akan dilakukan dalam pekan ini, antara tanggal 24 hingga 29 Juni 2025, sambil menyesuaikan jadwal penyidik dan pihak saksi.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan bahwa proses penjadwalan ulang ini masih dalam tahap koordinasi internal antara tim penyidik dan protokol Gubernur Khofifah.
“Kami masih melihat jadwal dari penyidik dan juga dari saksi, karena itu pemeriksaan terhadap Gubernur Khofifah belum bisa ditentukan harinya secara pasti,” kata Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (24/6/2025).
ADVERTISEMENT
Baca Juga:
Kesepakatan Dagang Trump–Prabowo: Komitmen US$ 20 Miliar & Tarif Baru
Gubernur Jatim Diambang Pemanggilan, KPK Bidik Alur Dana Hibah
SCROLL TO RESUME CONTENT
Walaupun demikian, KPK menegaskan bahwa keterangan Khofifah sangat krusial untuk membuka konstruksi kasus dugaan korupsi pengelolaan dana hibah untuk kelompok masyarakat (pokmas) di lingkungan Pemprov Jatim.
KPK Sebut Keterangan Khofifah Akan Buat Kasus Dana Hibah Makin Terang
Menurut KPK, posisi Gubernur Jatim selaku kepala daerah sangat strategis dan diyakini mengetahui alur persetujuan, proses penyaluran, serta pengawasan dana hibah yang dipermasalahkan.
Baca Juga:
Presiden Cabut Paksa 4 Izin Tambang Nikel di Raja Ampat: Geopark UNESCO Lebih Berharga daripada Emas
Kejaksaan Negeri Ngawi Tahan Legislator Golkar, Terlibat Korupsi Pembebasan Lahan dan Pajak Daerah
Kunci UMKM Memenangkan Perhatian Media dan Pasar, Komunikasi Strategis Publikasi Press Release
“Perkara ini dapat menjadi semakin terang karena memang informasi dan keterangan dari saksi (Khofifah) sangat dibutuhkan,” lanjut Budi Prasetyo.
Sebelumnya, Khofifah dipanggil oleh KPK untuk hadir sebagai saksi pada Jumat, 20 Juni 2025, namun ia tidak menghadiri pemeriksaan dengan alasan sedang menghadiri acara wisuda anaknya di Universitas Peking, Tiongkok.
Surat ketidakhadiran Khofifah diterima oleh KPK dua hari sebelumnya, yaitu pada Rabu (18/6/2025), bersamaan dengan pernyataan permintaan penjadwalan ulang.
Ketua DPRD Sebut Gubernur Pasti Tahu Soal Alur Dana Hibah Pokmas
Ketua DPRD Jawa Timur periode 2019-2024, Kusnadi, yang telah lebih dulu diperiksa oleh KPK dalam perkara yang sama pada Kamis (19/6/2025), menyatakan bahwa seharusnya Gubernur Khofifah mengetahui seluruh proses pengelolaan dana hibah.
Baca Juga:
Pemilik UD Sentoso Seal Serahkan 108 Ijazah Eks Karyawan, Publik Kecam Penahanan Dokumen Pribadi
Dua Warga Rusia Eksploitasi Perempuan Lewat Situs Prostitusi Online, Kini Divonis di Pengadilan Bali
Dari Bank Mandiri ke Bank Jatim: Winardi Legowo Siap Bawa Energi Baru Kepemimpinan
“Pasti tahu, orang dia (Khofifah) yang mengeluarkan dana hibah, masa dia enggak tahu,” ujar Kusnadi kepada wartawan usai diperiksa penyidik KPK.
Pernyataan Kusnadi memperkuat dugaan bahwa penyaluran hibah ke sejumlah kelompok masyarakat tahun anggaran 2021-2022 disusun secara sistematis dari lingkup tertinggi pemerintahan provinsi.
Hibah tersebut, menurut informasi yang beredar, banyak disalurkan kepada pokmas yang tidak memiliki struktur organisasi jelas dan diduga hanya fiktif di atas kertas.
21 Tersangka Sudah Ditetapkan, KPK Terus Kembangkan Penyidikan
Pada 12 Juli 2024, KPK secara resmi mengumumkan telah menetapkan 21 orang sebagai tersangka dalam pengembangan penyidikan kasus dugaan korupsi dana hibah Pemprov Jatim tahun anggaran 2021-2022.
Portal berita ini menerima konten video dengan durasi maksimal 30 detik (ukuran dan format video untuk plaftform Youtube atau Dailymotion) dengan teks narasi maksimal 15 paragraf. Kirim lewat WA Center: 085315557788.
Rinciannya adalah empat orang sebagai penerima suap, di mana tiga di antaranya merupakan penyelenggara negara dan satu staf pemerintahan, sementara 17 orang lainnya adalah pemberi suap, yang terdiri atas 15 pihak swasta dan dua pejabat negara.
KPK menduga ada praktik pemufakatan jahat dan gratifikasi yang sistematis di balik proses verifikasi dan penyaluran dana hibah tersebut.
Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri, sebelumnya menyatakan bahwa potensi kerugian negara akibat praktik ini bisa mencapai ratusan miliar rupiah jika ditelusuri lebih dalam.***
Sempatkan untuk membaca berbagai berita dan informasi seputar ekonomi dan bisnis lainnya di media Bisnisidn.com dan Koperasipost.com.
Simak juga berita dan informasi terkini mengenai politik, hukum, dan nasional melalui media
Persda.com dan Jazirahnews.com.
Informasi nasional dari pers daerah dapat dimonitor langsumg dari portal berita Heijakarta.com dan Hallopapua.com.
Untuk mengikuti perkembangan berita nasional, bisinis dan internasional dalam bahasa Inggris, silahkan simak portal berita Indo24hours.com dan 01post.com.
Pastikan juga download aplikasi Hallo.id di Playstore (Android) dan Appstore (iphone), untuk mendapatkan aneka artikel yang menarik. Media Hallo.id dapat diakses melalui Google News. Terima kasih.
Kami juga melayani Jasa Siaran Pers atau publikasi press release di lebih dari 175an media, silahkan klik Persrilis.com
Sedangkan untuk publikasi press release serentak di media mainstream (media arus utama) atau Tier Pertama, silahkan klik Publikasi Media Mainstream.
Indonesia Media Circle (IMC) juga melayani kebutuhan untuk bulk order publications (ribuan link publikasi press release) untuk manajemen reputasi: kampanye, pemulihan nama baik, atau kepentingan lainnya.
Untuk informasi, dapat menghubungi WhatsApp Center Pusat Siaran Pers Indonesia (PSPI): 085315557788, 087815557788.
Dapatkan beragam berita dan informasi terkini dari berbagai portal berita melalui saluran WhatsApp Sapulangit Media Center
